RedAksiBengkulu.co.id, BENGKULU – DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama lintas sektor guna membahas dampak lingkungan yang terjadi pada Sungai Air Kotok di Kecamatan Bungin Kuning Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, Rabu (28/3/2018). Audiensi yang digelar di Aula Kantor Gubernur Bengkulu itu dihadiri Aliansi Lingkar Hijau Kabupaten Lebong, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu. Hadir juga, Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lebong, serta dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang dihadiri langsung oleh Direktur Presiden, Khairul Rozaq.

Koordinator Aliansi Lingkar Hijau Nurkholis Sastro menjelaskan, dampak lingkungan yang diduga akibat proyek PT PGE Hulu Lais mengancam gagalnya panen padi yang berada di kisaran 3.000 hektar lahan persawahan milik warga. Karena Sungai Air Kotok yang meluap ketika hujan deras membawa material longsor serta mengandung belerang.

“Masalah ini akan berpotensi konflik kalau tidak segera dilakukan normalisasi. Ancaman lainnya, ada danau besar yang jaraknya tidak sampai 1 kilometer dari proyek PT PGE dan itu dikhawatirkan akan merusak kawasan di Kecamatan Lebong Selatan”, kata Sastro.

Pihaknya meminta pihak PT PGE untuk menghentikan proyek PT PGE di Hulu Lais dan segera melalukan kajian ulang terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan juga Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Menurut Sastro, kawasan proyek PT PGE yang berada di Hulu Lais Kecamatan Lebong Selatan merupakan daerah rawan bencana dan kawasan konservasi.

“Kami juga minta untuk segera menormalisasi sumber air yang selama ini menjadi seumber air petani di Kecamatan Bingin Kuning yang merupakan hilir dari aktivitas PT PGE. PT PGE juga harus melakukan penghijauan di wilayah hulu”, demikian Sastro.

Ungkapan sama disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Bengkulu. Kata Beni, dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hampir semua wilayah Provinsi Bengkulu terdapat Cekungan Air Tanah (CAT), termasuk di wilayah kerja PT PGE Hulu Lais. Apabila diganggu maka akan terjadi perubahan struktur tanah dan dapat memicu bencana alam.

“Kalau pengeboran itu dilakukan dengan kedalaman 1 hingga 1,5 kilometer, maka akan berpengaruh terhadap CAT”, kata Beni.

Selain itu, pihaknya melihat hampir semua pengeboran pada banyak titik pengeboran sumur gas PT PGE Hulu Lais, dilakukan pada lereng gunung atau bukit. Yang mana tingkat kemiringan tersebut diketahui 30 sampai dengan 60 derajat. Tentunya itu akan berpotensi longsor.

“Artinya apa yang dilakukan di hulu akan mempengaruhi yang berada di hilir. Begitu juga dengan pihak PT PGE melakukan pembangunan jalan dan pembangunan di setiap area Cluster, hal tersebut juga akan mempengaruhi perubahan struktur tanah”, sambung Beni.

Berita Terkait :

Pasca Longsor PT PGE 2016 Lalu, 4 Kecamatan di Lebong Terdampak Sawah dan Kolamnya

Aliansi Lingkar Hijau Akan Gugat Proyek PT PGE Hulu Lais Lebong ke Presiden

Jika Sungai Tak Segera Dinormalisasi, Ini Dampak Yang Akan Terus Dialami Petani

Luapan Sungai Air Kotok Bukan Hanya Berdampak Pada Sawah, Tapi Juga Hancurkan Irigasi

Limbah Belerang dan Meterial Longsor Diduga Pemicu Gagalnya Panen Padi di Desa Ini

Terkait potensi-potensi bencana ini, perlu dievaluasi besar-besaran dan juga harus menjadi tanggungjawab nasional. Karena banyak kerugian yang dialami oleh semua pihak. Baik pemerintah daerah, perusahaan, terlebih masyarakat.

“Akan tetapi perlu adanya kajian yang jelas mencari sebab akibat bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Karena hal ini merupakan bencana ekologis yang disebabkan karena adanya campur tangan manusia”, demikian Beni.

Beda pendapat dengan apa yang disampaikan Presiden Direktur PT PGE Khairul Rozaq. Pihaknya mengklaim, bahwa bencana yang terjadi waktu itu karena adanya perambahan di wilayah Hutan Lindung (HL) Bukit Gedang. Sehingga pihaknya tidak bisa mengontrol kawasan hutan tersebut.

“Proyek geothermal ini merupakan proyek yang pengerjaannya penuh resiko. Kami berusaha menjaga hutan di wilayah kerja kami. Tapi sebelum kami ke sana, sudah banyak kawasan hutan yang dirambah dan kami sulit untuk mengontrol itu,” kata Khairul.

Mengenai CAT, lanjut Khairul Rozaq, ia membantah jika pengeboran yang dilakukan pihaknya mengganggu CAT yang ada. Karena menurut dia, kedalaman pengeboran tidak pernah mencapai CAT.

“Pengeboran kami tidak mencapai kedalaman cekungan air tanah”, ujarnya.

Menyikapi hal ini, Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Andi Surya mengatakan, memperhatikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang mana dalam regulasi tersebut dijelaskan mengenai pencegahan pencemaran lingkungan harus segera dicari. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 55, pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 wajib menyediakan dana penjaminan untuk mewujudkan fungsi lingkungan.

Dana penjaminan tersebut disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk gubernur atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. Lalu, menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

“Sesuai dengan aturan tersebut, pemulihan lingkungan harus segera dijalankan untuk mendapatkan lingkungan yang baik”, kata Andi Surya.

Anggota DPD RI lainnya, Ayi Hambali menimpali, solusi dan juga saran guna penyelesaian dampak lingkungan yang terjadi di Kabupaten Lebong, harus ada kajian ulang mengenai Amdal PT PGE.

“Kaji ulang Amdalnya supaya jangan sampai kerusakan yang terjadi semakin parah dan memperburuk lingkungan sekitarnya”, kata Ayi.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Lebong Wawan Fernandes mengatakan, pihaknya meminta DPD RI bisa memfasilitasi untuk membicarakan persoalan ini ke beberapa kementerian. Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPeRa), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami akan membicarakan seluruh permasalahannya di 4 kementerian tersebut, termasuk juga soal bencana agar ada solusi dari permasalahan dampak lingkungan ini”, ujarnya.

Permohonan mediasi Wabup Lebong ini ditanggapi Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Abdul Gafar Usman. Dikatakan Gafar Usman, pihaknya akan memediasi ke beberapa kementerian.

“Mengenai persoalan-persoalan dampak lingkungan ini perlu dibuat tim dulu untuk mengklarifikasi agar nantinya bisa dibahas di tingkat pusat guna mencari solusi”, katanya.

Pantauan RedAksiBengkulu.co.id, dari pertemuan itu, perwakilan dari Pemprov Bengkulu dihadiri oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto. Hadir juga pihak kepolisian dari Polda Bengkulu. Namun sayang, perwakilan dari warga setempat yang daerahnya terdampak, tidak ada.

Laporan : M Antoni

Comments

comments